STRUKTUR
PRODUKSI, DISTRIBUSI PENDAPATAN DAN
KEMISKINAN
1.
STRUKTUR
PRODUKSI
Struktur produksi adalah logika
proses produksi, yang menyatakan hubungan antara beberapa pekerjaan
pembuatan komponen sampai menjadi produk akhir, yang biasanya ditunjukkan
dengan menggunakan skema. Struktur produksi nasional dapat dilihat menurut
lapangan usaha dan hasil produksi kegiatan ekonomi nasional. Berdasarkan
lapangan usaha struktur produksi nasional terdiri dari sebelas lapangan usaha
dan berdasarkan hasil produksi nasional terdiri dari 3 sektor, yakni sektor
primer, sekunder, dan tersier.
Perubahan struktur produksi dapat
terjadi karena :
· Sifat manusia dalam perilaku konsumsinya yang cenderung
berubah dari konsumsi barang barang pertanian menuju konsumsi lebih banyak
barang-barang industri.
·
Perubahan teknologi yang terus-menerus.
·
Semakin meningkatnya keuntungan komparatif dalam memproduksi
barang-barang industri.
2.
PENDAPATAN NASIONAL
Salah satu indikator terpenting
dalam perekonomian suatu negara yaitu Pendapatan
Nasional.
Pendapatan Nasional yaitu jumlah pendapatan yang diterima oleh seluruh rumah
tangga keluarga (RTK) di suatu negara dari penyerahan faktor-faktor produksi
dalam satu periode, biasanya selama satu tahun.
Pendekatan Nasional sering
dipergunakan sebagai indikator ekonomi dalam hal :
·
Menentukan laju tingkat pertumbuhan perekonomian suatu
Negara.
·
Mengukur keberhasilan suatu Negara dalam mencapai tujuan
pembangunan ekonominya.
·
Membandingkan tingkat kesejahteraan masyarakat suatu Negara
dengan Negara lainnya.
A.
Konsep Perhitungan
Berikut adalah beberapa konsep
pendapatan nasional :
Produk Domestik Bruto (GDP)
Produk domestik bruto (Gross
Domestic Product) merupakan jumlah produk berupa barang dan jasa yang
dihasilkan oleh unit-unit produksi di dalam batas wilayah suatu negara (domestik)
selama satu tahun. Dalam perhitungan GDP ini, termasuk juga hasil produksi
barang dan jasa yang dihasilkan oleh perusahaan/orang asing yang beroperasi di
wilayah negara yang bersangkutan. Barang-barang yang dihasilkan termasuk barang
modal yang belum diperhitungkan penyusutannya, karenanya jumlah yang didapatkan
dari GDP dianggap bersifat bruto/kotor.
Produk Nasional Bruto (GNP)
Produk Nasional Bruto (Gross
National Product) atau PNB meliputi nilai produk berupa barang dan jasa
yang dihasilkan oleh penduduk suatu negara (nasional) selama satu tahun;
termasuk hasil produksi barang dan jasa yang dihasilkan oleh warga negara yang
berada di luar negeri, tetapi tidak termasuk hasil produksi perusahaan asing
yang beroperasi di wilayah negara tersebut.
Produk Nasional Neto (NNP)
Produk Nasional Neto (Net
National Product) adalah GNP dikurangi depresiasi atau penyusutan barang
modal (sering pula disebut replacement). Replacement/penggantian barang modal/penyusutan
bagi peralatan produski yang dipakai dalam proses produksi umumnya bersifat
taksiran sehingga mungkin saja kurang tepat dan dapat menimbulkan kesalahan
meskipun relatif kecil.
Pendapatan Nasional Neto (NNI)
Pendapatan Nasional Neto (Net
National Income) adalah pendapatan yang dihitung menurut jumlah balas jasa
yang diterima oleh masyarakat sebagai pemilik faktor
produksi. Besarnya NNI dapat diperoleh dari NNP dikurang pajak
tidak langsung. Yang dimaksud pajak tidak langsung adalah pajak yang
bebannya dapat dialihkan kepada pihak lain seperti pajak penjualan, pajak
hadiah, dll.
Pendapatan Perseorangan (PI)
Pendapatan perseorangan (Personal
Income)adalah jumlah pendapatan yang diterima oleh setiap orang dalam
masyarakat, termasuk pendapatan yang diperoleh tanpa melakukan kegiatan apapun.
Pendapatan perseorangan juga menghitung pembayaran transfer (transfer
payment). Transfer payment adalah penerimaan-penerimaan
yang bukan merupakan balas jasa produksi tahun ini, melainkan diambil dari
sebagian pendapatan nasional tahun lalu, contoh pembayaran dana pensiunan,
tunjangan sosial bagi para pengangguran, bekas pejuang, bunga utang pemerintah,
dan sebagainya. Untuk mendapatkan jumlah pendapatan perseorangan, NNI harus
dikurangi dengan pajak laba perusahaan (pajak yang dibayar setiap badan usaha
kepada pemerintah), laba yang tidak dibagi (sejumlah laba yang tetap ditahan di
dalam perusahaan untuk beberapa tujuan tertentu misalnya keperluan perluasan
perusahaan), dan iuran pensiun (iuran yang dikumpulkan oleh setiap tenaga kerja
dan setiap perusahaan dengan maksud untuk dibayarkan kembali setelah tenaga
kerja tersebut tidak lagi bekerja).
Pendapatan yang siap dibelanjakan
(DI)
Pendapatan yang siap dibelanjakan (Disposable
Income) adalah pendapatan yang siap untuk dimanfaatkan guna membeli barang
dan jasa konsumsi dan selebihnya menjadi tabungan yang disalurkan menjadi
investasi. Disposable income ini diperoleh dari personal
income (PI) dikurangi dengan pajak langsung. Pajak langsung (direct
tax) adalah pajak yang bebannya tidak dapat dialihkan kepada pihak lain,
artinya harus langsung ditanggung oleh wajib pajak, contohnya pajak pendapatan.
B.
Perhitungan Pendapatan Nasional
Pendapatan Nasional dapat dihitung
dengan tiga pendekatan, yaitu:
·
Pendekatan Pendapatan, dengan cara menjumlahkan seluruh
pendapatan (upah, sewa, bunga, dan laba) yang diterima rumah tangga konsumsi
dalam suatu negara selama satu periode tertentu sebagai imbalan atas
faktor-faktor produksi yang diberikan kepada perusahaan.
(Y = r + w
+ i + p)
·
Pendekatan Produksi, dengan cara menjumlahkan nilai
seluruh produk yang dihasilkan suatu negara dari bidang industri, agraris, ekstraktif, jasa, dan niagaselama satu periode tertentu. Nilai
produk yang dihitung dengan pendekatan ini adalah nilai jasa dan barang
jadi (bukan bahan mentah atau barang setengah jadi).
(Y = [(Q1 x
P1) + (Q2 x P2) + (Qn x Pn) ......])
·
Pendekatan pengeluaran, dengan cara menghitung jumlah
seluruh pengeluaran untuk membeli barang dan jasa yang diproduksi dalam suatu
negara selama satu periode tertentu. Perhitungan dengan pendekatan ini
dilakukan dengan menghitung pengeluaran yang dilakukan oleh empat pelaku
kegiatan ekonomi negara, yaitu: Rumah tangga (Consumption), pemerintah (Government),
pengeluaran investasi (Investment), dan selisih antara nilai ekspor
dikurangi impor.
(Y = C + I
+ G + (X-M))
C.
Pendapatan Nasional per kapita
Pendapatan per kapita (per capita
income) adalah pendapatan rata-rata penduduk suatu negara pada suatu periode
tertentu, yang biasanya satu tahun. Biasanya digunakan sebagai salah satu
indikator akhir dalam melihat kemajuan pertumbuhan perekonomian suatu negara.
Pendapatan per kapita ini diperoleh dengan membagi pendapatan nasioanal (GNP
atau GDP) dengan jumlah penduduk di suatu negara (Indonesia).
3.
DISTRIBUSI PENDAPATAN NASIONAL DAN
KEMISKINAN
A.
Disparitas Distribusi Pendapatan dan Kemiskinan
Masalah
besar yang dihadapi negara sedang berkembang adalah disparitas (ketimpangan)
distribusi pendapatan dan tingkat kemiskinan. Tidak meratanya distribusi
pendapatan memicu terjadinya ketimpangan pendapatan yang merupakan awal dari
munculnya masalah kemiskinan. Membiarkan kedua masalah tersebut berlarut-larut
akan semakin memperparah keadaan, dan tidak jarang dapat menimbulkan
konsekuensi negatif terhadap kondisi sosial dan politik.
Masalah
kesenjangan pendapatan dan kemiskinan tidak hanya dihadapi oleh negara sedang
berkembang, namun negara maju sekalipun tidak terlepas dari permasalahan ini.
Perbedaannya terletak pada proporsi atau besar kecilnya tingkat kesenjangan dan
angka kemiskinan yang terjadi, serta tingkat kesulitan mengatasinya yang dipengaruhi
oleh luas wilayah dan jumlah penduduk suatu negara. Semakin besar angka
kemiskinan, semakin tinggi pula tingkat kesulitan mengatasinya. Negara maju
menunjukkan tingkat kesenjangan pendapatan dan angka kemiskinan yang relative
kecil dibanding negara sedang berkembang, dan untuk mengatasinya tidak terlalu
sulit mengingat GDP dan GNP mereka relative tinggi. Walaupun demikian, masalah
ini bukan hanya menjadi masalah internal suatu negara, namun telah menjadi
permasalahan bagi dunia internasional.
Berbagai
upaya yang telah dan sedang dilakukan oleh dunia internasional, baik berupa
bantuan maupun pinjaman pada dasarnya merupakan upaya sistematis untuk
memperkecil kesenjangan pendapatan dan tingkat kemiskinan yang terjadi di
negara-negara miskin dan sedang berkembang. Beberapa lembaga internasional
seperti IMF dan Bank Dunia serta lembaga-lembaga keuangan internasional lainnya
berperan dalam hal ini. Kesalahan pengambilan kebijakan dalam pemanfaatan
bantuan dan/ atau pinjaman tersebut, justru dapat berdampak buruk bagi struktur
sosial dan perekonomian negara bersangkutan.
Perbedaan
pendapatan timbul karena adanya perbedaan dalam kepemilikan sumber daya dan
faktor produksi terutama kepemilikan barang modal (capital stock). Pihak
(kelompok masyarakat) yang memiliki faktor produksi yang lebih banyak akan
memperoleh pendapatan yang lebih banyak pula. Menurut teori neoklasik,
perbedaan pendapatan dapat dikurangi melalui proses penyesuaian otomatis, yaitu
melalui proses “penetasan” hasil pembangunan ke bawah (trickle down) dan
kemudian menyebar sehingga menimbulkan keseimbangan baru. Apabila proses
otomatis tersebut masih belum mampu menurunkan tingkat perbedaan pendapatan
yang sangat timpang, maka dapat dilakukan melalui sistem perpajakan dan
subsidi. Penetapan pajak pendapatan/penghasilan akan mengurangi pendapatan
penduduk yang pendapatannya tinggi. Sebaliknya subsidi akan membantu penduduk
yang pendapatannya rendah, asalkan tidak salah sasaran dalam pengalokasiannya.
Pajak yang telah dipungut apalagi menggunakan sistem tarif progresif (semakin
tinggi pendapatan, semakin tinggi prosentase tarifnya), oleh pemerintah
digunakan untuk membiayai roda pemerintahan, subsidi dan proyek pembangunan.
Dari sinilah terjadi proses redistribusi pendapatan yang akan mengurangi terjadinya
ketimpangan.
Tingginya
Produk Domestik Bruto (PDB) suatu negara belum tentu mencerminkan meratanya
terhadap distribusi pendapatan. Kenyataan menunjukkan bahwa pendapatan
masyarakat tidak selalu merata, bahkan kecendrungan yang terjadi justru sebaliknya.
Distribusi pendapatan yang tidak merata akan mengakibatkan terjadinya
disparitas. Semakin besar perbedaan pembagian “kue” pembangunan, semakin besar
pula disparitas distribusi pendapatan yang terjadi. Indonesia yang tergolong
dalam negara yang sedang berkembang tidak terlepas dari permasalahan ini.
a.
Distribusi
Pendapatan
Suatu ukuran
yang singkat mengenai derajat ketidakmerataan distribusi pendapatan dalam suatu
negara bisa diperoleh dengan menghitung luas daerah antara garis diagonal (kemerataan
sempurna) dengan kurve Lorenz dbandingkan dengan luas total dari separuh bujur
sangkar dimana terdapat kurve Lorenz tersebut.
Dalam gambar 2,
koefisien gini ditunjukkan oleh perbandingan antara daerah yang diarsir A
dengan luas segi tiga BCD. Koefisien gini diambil dari nama ahli stastistik
Italia yang bernama C. Gini yang menemukan rumus tersebut pada tahun 1912.
Koefisien gini
ini merupakan ukuran ketidakmerataan agregat dan nilainya terletak antara 0
(kemerataan sempurna) sampai 1 (ketidakmerataan sempurna). Negara-negara yang
mengalami ketidakmerataan tinggi memiliki koefisien gini berkisar antara 0,50 –
0,70; ketidak merataan menengah berkisar antara 0,36 – 0,49 dan yang mengalami
ketidakmerataan rendah berkisar antara 0,20 – 0,35.
Untuk Indonesia
secara keseluruhan memiliki koefiisen gini sebesar 0,30 – 0,40. Dengan demikian
kemerataan distribusi pendapatan semakin lama semakin membaik.
b.
Distribusi Fungsional
Ukuran
distribusi pendapatan lain, yang sering digunakan oleh para ekonom adalah
distribusi fungsional atau distribusi pangsa faktor produksi. Ukuran distribusi
ini berusaha untuk menjelaskan pangsa pendapatan nasional yang diterima oleh
masing-masing faktor produksi. Disamping memandang individu-individu sebagai
kesatuan yang terpisah, teori ukuran distribusi pendapatan fungsional tersebut
menyelidiki persentase yang diterima tenaga kerja secara keseluruhan
dibandingkan dengan persentase dari pendapatan nasional yang terdiri dari
: sewa, bunga, dan laba.
·
Gambar di bawah ini memberikan
gambaran yang sederhana dari teori distribusi fungsional
tradisional. Misal dalam perekonomian hanya ada 2
faktor produksi yaitu modal yang merupakan faktor produksi tetap dan
tenaga kerja merupakan satu-satunya faktor produksi variabel.
·
Berdasarkan asumsi pasar persaingan,
permintaan akan tenaga kerja ditentukan oleh Marginal Productnya (VMPL)
sama dengan tingkat upah riil. Tetapi, sesuai dengan prinsip marginal produk
yang manurun, permintaan akan tenaga kerja ini akan merupakan suatu fungsi yang
menurun dari jumlah tenaga kerja yang diperkejakan.
·
Kurve permintaan akan tenaga kerja yang
berslope negatif tersebut ditunjukkan oleh DL. Sedangkan kurve
penawaran tenaga kerja adalah SL, dan tingkat upah keseimbangan akan
sama dengan tingkat keseimbangan penggunaan tenaga kerja.
B.
Kemiskinan
Kesenjangan ekonomi atau ketimpangan
dalam distribusi pendapatan antara kelompok masyarakat berpendapatan tinggi dan
kelompok masyarakat berpenghasilan rendahserta tingkat kemiskinan atau jumlah
orang yang berada di bawah garis kemiskinan merupakan dua masalah besar
dibanyak negara berkembang, tidak terkecuali Indonesia.
Akan tetapi, sejarah menunjukan bahwa setelah 10 tahun berlalu pada tahun 1969, ternyata efek yang dimaksud itu mngkin tidak tepat untuk dikatakan sama sekali tidak ada, tetapi proses mengalir ke bawahnya sangat lambat. Akhirnya, sebagai akibat dari strategi tersebut, pada dekade 1980-an hingga pertengahan dekade 1990-an, sebelum krisis ekonomi, Indonsia memang menikmati laju pertumbuhan ekonomi atau produk domestik bruto yang relatif tinggi, tetapi tingkat kesenjangan juga semakin besar dan jumlah orang miskin tetap banyak.
a.
Penyebab Kemiskinan
Karena ciri dan keadaan masyarakat
dalam suatu daerah sangat beragam (berbeda) ditambah dengan kemajuan ekonomi
dan pertumbuhan ekonomi yang masih rendah. Kebijakan dalam negeri seringkali
dipengaruhi oleh kebijakan luar negeri atau internasional antara lain dari segi
pendanaan
b.
Ukuran Kemiskinan
Kemiskinan Absolut.
Konsep kemiskinan pada umumnya
selalu dikaitkan dengan pendapatan dan
kebutuhan, kebutuhan tersebut hanya terbatas pada kebutuhan pokok atau
kebutuhan dasar (basic need).
kebutuhan, kebutuhan tersebut hanya terbatas pada kebutuhan pokok atau
kebutuhan dasar (basic need).
Kemiskinan dapat digolongkan dua bagian yaitu :
·
Kemiskinan untuk memenuhi bebutuhan dasar.
·
Kemiskinan untuk memenuhi kebutuhan yang lebih tinggi.
Kemiskinan Relatif
Menurut Kincaid (1975) semakin besar
ketimpang antara tingkat hidup orang
kaya dan miskin maka semakin besar jumlah penduduk yang selalu miskin.
kaya dan miskin maka semakin besar jumlah penduduk yang selalu miskin.
c.
Strategi Dalam Mengurangi kemiskinan
·
Pembangunan Sektor Pertanian
Sektor
pertanian memiliki peranan penting di dalam pembangunan karena sektor
tersebut memberikan kontribusi yang sangat besar bagi pendapatan masayrakat di
pedesaan berarti akan mengurangi jumlah masyarakat miskin. Terutama sekali
teknologi disektor pertanian dan infrastruktur.
tersebut memberikan kontribusi yang sangat besar bagi pendapatan masayrakat di
pedesaan berarti akan mengurangi jumlah masyarakat miskin. Terutama sekali
teknologi disektor pertanian dan infrastruktur.
·
Pembangunan Sumber Daya Manusia
Sumberdaya
manusia merupakan investasi insani yang memerlukan biaya yang
cukup besar, diperlukan untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan
kesejahteraan masyrakat secara umum, maka dari itu peningkatan lembaga
pendidikan, kesehatan dan gizi merupakan langka yang baik untuk diterapkan oleh
pemerintah.
cukup besar, diperlukan untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan
kesejahteraan masyrakat secara umum, maka dari itu peningkatan lembaga
pendidikan, kesehatan dan gizi merupakan langka yang baik untuk diterapkan oleh
pemerintah.
·
Peranan Lembaga Swadaya Masyarakat
Mengingat
LSM memiliki fleksibilitas yang baik dilingkungan masyarakat
sehingga mampu memahami komunitas masyarakat dalam menerapkan rancangan
dan program pengentasan kemiskinan
sehingga mampu memahami komunitas masyarakat dalam menerapkan rancangan
dan program pengentasan kemiskinan
d.
Faktor-faktor Penyebab kemiskinan.
Ada beberapa faktor yang dapat
mempengaruhi kemiskinan baik secara langsung
maupun tidak langsung :
maupun tidak langsung :
·
Tingkat kemiskinan cukup banyak.
·
Mulai dari tingkat dan laju pertumbuhan output (
produktivitas tenaga kerja ).
·
Tingkat inflasi.
·
Tinggat Infestasi.
·
Alokasi serta kualitas sumber daya alam.
·
Tingkat dan jenis pendidikan.
·
Etos kerja dan motivasi pekerja.
REFERENSI
: